Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada 2026 hingga 98 persen, dengan porsi kenaikan terbesar dialokasikan untuk tenaga pengajar.
kalsel.xyz, BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri melalui kebijakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun anggaran 2026. Besaran kenaikan yang ditetapkan bervariasi antara 26 persen hingga mencapai 98 persen, dengan porsi peningkatan paling signifikan dialokasikan khusus bagi tenaga pendidik atau guru di lingkungan Pemprov Kalsel.
Pengumuman penyesuaian pendapatan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, sesaat setelah menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat provinsi yang berlangsung di Banjarbaru, Kamis (1/10/2026).
Dalam keterangannya di hadapan para ASN, Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa penyesuaian TPP ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah yang direalisasikan secara bertahap. Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari program peningkatan TPP yang sebelumnya telah berhasil dikucurkan oleh Pemprov Kalsel pada tahun anggaran 2025 lalu.
Realisasi peningkatan TPP pada tahun 2026 ini berhasil mengantongi persetujuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keputusan tersebut diterbitkan Kemendagri setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas keuangan daerah serta kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan yang dinilai sehat, stabil, dan transparan.
Gubernur Muhidin menegaskan bahwa tata kelola APBD yang tertib serta akuntabel menjadi kunci utama utama yang memungkinkan pemerintah daerah mengajukan dan memproses persetujuan kenaikan hak finansial bagi para pegawai negeri ini ke pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Gubernur Muhidin memberikan sinyal positif mengenai keberlanjutan kebijakan ini di masa depan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak menutup kemungkinan untuk kembali mengevaluasi dan menaikkan besaran TPP pada tahun-tahun mendatang, dengan catatan kondisi ketahanan anggaran dan kemampuan fiskal daerah terus menunjukkan tren yang kuat.
Melalui penyesuaian insentif ini, Pemprov Kalsel berharap dapat memberikan dampak riil terhadap peningkatan kesejahteraan taraf hidup ASN beserta keluarganya. Namun demikian, penambahan penghasilan ini diposisikan sebagai dorongan moral untuk memacu motivasi, etos kerja, serta mutu pelayanan publik yang diberikan oleh jajaran birokrasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
Gubernur Muhidin berpesan secara tegas agar lonjakan TPP ini tidak justru membuat para pegawai berpuas diri atau mengalami penurunan kinerja. Sebaliknya, bertambahnya hak keuangan harus diimbangi secara sepadan dengan peningkatan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta komitmen penuh dalam menjalankan setiap tugas-tugas pemerintahan.
Ia menekankan bahwa pengabdian yang dilaksanakan dengan penuh integritas dan kinerja yang semakin baik akan menjadikan tambahan penghasilan ini sebagai keberkahan bersama, baik bagi para aparatur negara maupun bagi kemajuan daerah Kalimantan Selatan secara keseluruhan.
