Aliansi BEM se-Kalsel menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kalsel menuntut penetapan status Bencana Nasional Karhutla, penindakan korporasi pembakar lahan, hingga transparansi kelistrikan dan BBM.
kalsel.xyz, BANJARMASIN — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan bersama elemen masyarakat menyuarakan tuntutan terkait krisis lingkungan dan kebutuhan dasar di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pada Kamis (22/10/2026).
Aksi unjuk rasa tersebut diterima secara langsung di depan gedung dewan oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel, serta perwakilan manajemen PT Pertamina Patra Niaga dan instansi terkait. Dalam orasinya, massa aksi melayangkan daftar desakan keras yang menargetkan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), masalah distribusi bahan bakar minyak (BBM), gangguan pasokan listrik, hingga akses air bersih.
Para demonstran mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status Karhutla di Kalimantan Selatan sebagai Bencana Nasional dalam batas waktu 3×24 jam. Selain itu, massa menuntut transparansi anggaran penanganan karhutla, penyediaan layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak kabut asap, serta desakan evaluasi total kinerja jajaran dinas terkait oleh Gubernur Kalsel.
Di sektor penegakan hukum dan lingkungan, aliansi mahasiswa mendesak penindakan tegas terhadap individu maupun korporasi perkebunan sawit dan tambang yang terbukti sengaja membakar atau lalai menjaga wilayah konsesinya. Mengenai krisis infrastruktur dasar, massa menuntut General Manager PT PLN UID Kalselteng menuntaskan pemadaman listrik dalam dua pekan serta meminta BPAM Banjarbakula menyalurkan air bersih darurat secara gratis.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menyatakan bahwa seluruh poin aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa telah ditampung secara resmi untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang. Mengenai permintaan audiensi di dalam ruang sidang, Supian menjelaskan hal tersebut tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan kapasitas ruangan.
Terkait kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi, Supian menegaskan bahwa DPRD Kalsel telah menerbitkan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi. Hasil kerja Pansus tersebut telah ditandatangani dan akan dieksekusi oleh Satgas Distribusi dengan tenggat evaluasi kinerja selama 14 hari kerja ke depan.
Sementara untuk desakan penetapan Bencana Nasional Karhutla, Supian menyampaikan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di wewenang pemerintah pusat. Saat ini, penanganan di lapangan masih dioptimalkan melalui sinergi serta kolaborasi Satgas Karhutla daerah bersama unsur TNI-Polri dan masyarakat.
