Satgas BBM Kalsel memperketat pengawasan SPBU rawan penimbunan serta menyiapkan usulan tambahan kuota BBM bersubsidi dan LPG 3 kg guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru.
kalsel.xyz, BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat memperkuat tata kelola serta pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi di seluruh wilayah Banua. Melalui Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG Bersubsidi Kalsel, pemerintah daerah berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk membenahi penyaluran energi dari tingkat hulu hingga hilir, sekaligus mengantisipasi potensi lonjakan konsumsi masyarakat menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Langkah tegas ini menjadi keputusan utama dalam rapat koordinasi kedua Satgas BBM dan LPG Bersubsidi Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarbaru, Selasa (6/10/2026). Rapat tersebut mengoordinasikan laporan dari subsatgas intelijen, pengawasan, hingga penindakan terkait temuan dugaan penyalahgunaan insentif energi di lapangan.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elimsyah Jaya, menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama maraknya praktik penimbunan dan pelangsiran adalah melebarnya disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Selisih harga yang cukup tinggi antara Pertalite dengan Pertamax maupun Biosolar dengan Dexlite memicu oknum-oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
Guna meredam praktik ilegal tersebut, aparat penegak hukum yang terdiri atas jajaran Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, dan BIN telah melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan. Hasil pemetaan intelijen menemukan adanya beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang masuk dalam kategori merah atau memiliki tingkat kerawanan penyalahgunaan yang sangat tinggi.
Atas temuan tersebut, Satgas dipastikan akan segera menerjunkan tim gabungan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala ke lokasi-lokasi SPBU kategori merah. Pemprov Kalsel menegaskan tidak akan segan-segan menerapkan sanksi berjenjang bagi pengelola maupun pemilik SPBU yang terbukti memfasilitasi pelangsiran, mulai dari teguran tertulis, pembinaan, hingga pencabutan izin usaha secara permanen.
Selain penindakan di lapangan, Satgas juga mendorong penerapan pakta integritas bagi para pemilik SPBU serta penataan kantong-kantong parkir di sekitar area pengisian untuk mengurai antrean panjang kendaraan yang kerap mengganggu lalu lintas umum.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel turut mematangkan strategi pasokan energi menghadapi libur akhir tahun. Meskipun data realisasi penyaluran BBM bersubsidi Kalsel saat ini masih berada di kisaran 70 persen dan tergolong aman, langkah antisipasi tetap disiapkan melalui pengajuan usulan kuota tambahan ke BPH Migas demi menjamin kelancaran mobilitas masyarakat saat Nataru.
Pemprov Kalsel juga mendorong pihak Pertamina Patra Niaga untuk membuka akses integrasi data riil konsumsi energi. Pengintegrasian data tunggal antara instansi pengawas, intelijen, dan penegak hukum dinilai sangat krusial agar perencanaan serta pengawasan BBM maupun LPG 3 kg dapat berjalan lebih tepat sasaran, termasuk merespons kekurangan kuota elpiji bersubsidi seperti yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
