Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dalam Operasi Tangkap Tangan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
kalsel.xyz, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan penindakan tegas terhadap dugaan praktik rasuah di lingkungan instansi pemerintah pusat. Lembaga antirasuah tersebut mengonfirmasi telah menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar pejabat tinggi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026).
Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik KPK berhasil mengamankan sedikitnya 14 orang. Salah satu pihak yang terjaring penangkapan tersebut adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, bersama jajaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta sejumlah pihak swasta yang diduga kuat terlibat dalam persekongkolan tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya penindakan tersebut saat ditemui awak media di Yogyakarta pada Selasa malam. Ia membenarkan bahwa penangkapan tersebut berkaitan erat dengan penyelidikan perkara dugaan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lembaga penanggulangan bencana tersebut.
Budi menjelaskan bahwa seluruh pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut langsung diboyong ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik memiliki waktu 1 x 24 jam sesuai hukum acara pidana untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan.
Secara terpisah, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa saat ini jajaran penindak KPK sedang berfokus mematangkan proses gelar perkara atau ekspose internal. Tahapan ini dipandang sangat krusial guna merumuskan konstruksi hukum perkara secara utuh, membedah pasal-pasal persangkaan, serta memastikan peran masing-masing individu sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Asep mengimbau publik untuk bersabar dan tidak berspekulasi mengenai perincian barang bukti maupun kronologi penangkapan. Pihaknya sengaja tidak memberikan penjelasan detail secara terburu-buru untuk menghindari timbulnya simpul informasi yang simpang siur serta simpang siurnya data yang dapat membingungkan masyarakat.
KPK memastikan akan menggelar konferensi pers resmi untuk membeberkan secara lengkap kronologi penangkapan, konstruksi perkara, hingga penetapan status tersangka segera setelah proses ekspose tuntas dan jajaran pimpinan KPK mengambil keputusan kolektif kolegial.
