kalsel.xyz, BANJARMASIN — Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mempercepat diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini dinilai krusial guna memangkas ketergantungan pada komoditas batu bara, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah fluktuasi harga komoditas global dan penyempitan ruang fiskal.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Aloysius Donanto HW, menyampaikan pandangan tersebut saat membuka diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel Tahun 2026 di Banjarmasin, Sabtu. Menurutnya, LPP tidak sekadar berfungsi sebagai lembar asesmen berkala, melainkan peta jalan strategis bagi pengambilan kebijakan moneter dan fiskal daerah.
Meskipun pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan II 2026 mampu menyentuh angka 5,28 persen (year-on-year), menempel ketat capaian nasional sebesar 5,29 persen, struktur perekonomian daerah dinilai masih rapuh. ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif dinilai membuat perekonomian Kalsel amat rentan terhadap dinamika pasar luar negeri dan tren penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
Menanggapi tantangan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, HM Syarifuddin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal tiga prioritas utama. Pemprov Kalsel akan memfokuskan kebijakan pada pengendalian inflasi demi mengamankan daya beli, memperluas basis ekonomi di luar sektor tambang, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata serta mengoptimalkan efisiensi belanja APBD sembari menjaring investasi swasta.
Melalui sinergi lintas sektor antara otoritas moneter, pemerintah daerah, dan pelaku usaha ini, percepatan transformasi ekonomi di Kalimantan Selatan diharapkan dapat terealisasi secara terukur demi mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang.
