Pemerintah menggandeng 350 perusahaan swasta dan mengerahkan patroli drone malam guna menangani 10.000 hektare lahan rawan karhutla di Kalimantan Selatan dengan target tuntas dalam satu pekan.
kalsel.xyz, BANJAR — Penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan kini memasuki babak baru dengan menerapkan strategi penanggulangan secara masif, terpadu, dan kolaboratif. Pemerintah pusat bersama Forkopimda Kalsel resmi menggalang kekuatan lintas sektor dengan melibatkan sekitar 350 perusahaan swasta untuk melakukan pemadaman serta pembasahan lahan secara keroyokan di wilayah Banua.
Kepastian penguatan strategi penanganan karhutla tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, usai memimpin Apel Pasukan di Posko Karhutla Sambang Lihum, Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar.
Hanif menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak lagi bisa bertumpu pada kapasitas jajaran pemerintah semata. Oleh karena itu, penggabungan kekuatan personel dan armada pertolongan dari unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, media, hingga sektor dunia usaha mutlak dilakukan untuk mempercepat pemulihan kualitas udara Kalsel.
Fokus penanganan darurat saat ini diarahkan pada areal rawan seluas 10.000 hektare yang terbagi dalam dua karakteristik utama, yakni lahan persawahan yang menyisakan limbah jerami pascapanen serta kawasan lahan gambut dalam yang sangat rentan terbakar.
Untuk mengamankan lahan persawahan, Dinas Pertanian Kalsel bersama jajaran kabupaten/kota menerjunkan hampir 50 unit alat pengolah tanah guna membalik dan membenamkan sisa jerami ke dalam tanah dalam tempo satu minggu agar tidak memicu pembakaran liar.
Sementara itu, untuk kawasan gambut prioritas seluas 1.650 hektare, Satgas Karhutla memfokuskan pengerahan armada pembasahan. Penanganan ini didukung penuh oleh 15 unit mobil tangki dari Korem 101/Antasari serta 30 unit armada tangki tambahan dari konsorsium perusahaan swasta. Balai Wilayah Sungai (BWS) juga disiagakan untuk mengintervensi pasokan air sungai guna menaikkan tinggi muka air tanah di kawasan gambut.
Pada kesempatan yang sama, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus menyatakan bahwa jajarannya turut memperketat pengawasan udara menggunakan teknologi drone thermal, khususnya pada malam hari ketika intensitas kebakaran lahan terpantau sering meningkat.
Langkah terintegrasi yang menjalankan amanat Instruksi Presiden Tahun 2026 ini ditargetkan memberikan dampak signifikan dalam kurun waktu sepekan, terutama dalam mengeliminasi sebaran kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Syamsudin Noor. Keberhasilan skema pengerahan lintas sektor di Kalimantan Selatan ini nantinya akan dijadikan percontohan nasional (benchmark) bagi provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
